• Visit Scholar – Kepala SMK Darma Siswa 1 Ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin di Malaysia

    Visit Scholar @ Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Malaysia
    Sumber : https://www.instagram.com/p/CdUcRPxv_rC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

  • Layanan EWS Jadi Salah Satu Keunggulan Siaran TV Digital

    Bengkulu, Kominfo – Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang menyatakan, siaran televisi digital memiliki keunggulan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS)  kebencanaan.

    Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang dalam Dialog Interaktif di RRI Bengkulu, Kamis (10/3/2022). – (AYH)

    “Saat ada bencana, maka para pengguna TV digital melalui alat STB (Set Top Box) bisa mengetahui informasi kebencanaan melalui layar siaran televisi digital atau EWS. Hal itu tidak terdapat pada televisi analog,” ujarnya dalam Dialog Interaktif Lintas Bengkulu Pagi Pro 1 RRI Bengkulu di Kota Bengkulu, Kamis (10/3/2022).

    Stafsus Philip Gobang merekomendasikan STB yang sudah teregistrasi di Kementerian Kominfo sebagai alternatif bagi masyarakat yang hendak membeli secara mandiri.

    “Kita mesti teliti untuk melihat STB yang sudah teregistrasi. Kenapa? Karena perangkat yang sudah teregistrasi sudah memiliki sistem di mana dia sudah terpasang informasi untuk kebencanaan  atau EWS,” jelasnya.

    Selain EWS, Stafsus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik menyatakan ada beragam keunggulan dan manfaat dari TV digital bagi masyarakat.

    “Itu membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat siaran-siaran tersebut yang ditawarkan oleh berbagai lembaga penyiaran swasta tentunya termasuk lembaga penyiaran publik TVRI,” tuturnya.

    Philip Gobang mengakui sebagian masyarakat ada yang bisa membedakan televisi analog dan televisi digital. Oleh karena itu, Stafsus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik menjelaskan cara untuk melihat perbedaan TV analog dan digital diketahui dari model.

    “Yang paling gampang kalau kita membedakannya, itu pada model TV. Kalau TV analog dari model layarnya cembung. Ada juga perangkat televisi yang sudah datar tapi dia masih analog. Itu bisa dilihat di keterangannya. Tapi dengan STB,  TV tabung pun bisa mengakses siaran digital,” jelasnya.

    Stafsus Philip Gobang menyatakan proses instalasi STB ke TV analog sangat mudah. Setiap orang bisa melakukan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam kemasan perangkat.

    “Kalau diinstalasi hanya satu atau dua menit dipasang sesuai dengan petunjuknya sudah bisa langsung terhubung. Perangkat tersebut saat ini sudah bisa dibeli oleh masyarakat pada umumnya di berbagai toko elektronik atau toko online,” ungkapnya.

    Stafsus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik menegaskan siaran televisi digital tidak memakan banyak biaya dan tidak membutuhkan kuota internet.

    “Siaran digital ini bukan TV berbayar. Jadi tidak perlu membayar iuran bulanan. Bahkan juga tidak perlu pulsa dat. Hanya cukup dengan alat STB yang kita bisa gunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital,” tandasnya.

    Philip Gobang menjelaskan pemerintah telah berinisiatif menyediakan STB bagi masyarakat kurang mampu yang telah memiliki TV analog.

    “Itu ada bantuan dari pemerintah khususnya kepada mereka yang terdaftar. Data-datanya sudah masuk ke Kementerian Kominfo sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Setelah divalidasi, bantuan diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya TV analog di rumah,” jelasnya.

    Pemerintah telah mempercepat proses migrasi televisi digital setelah pengesahan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Stafsus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik langkah tersebut sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, Philip Gobang mengajak masyarakat dan multipihak untuk mendukung langkah pemerintah dalam proses migrasi televisi analog ke digital.

    “Kenapa kita harus pindah? Kita mesti mengikuti perubahan global. Tetapi ini juga memberikan banyak manfaat dengan perpindahan atau pengalihan migrasi ini. Dengan beralihnya ke digital, maka ada penghematan besar di ruang frekuensi yang digunakan oleh TV analog selama ini,” ungkapnya.

    Acara yang dipandu Reja Aribowo tersebut juga menghadirkan Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Fonika Toyib sebagai narasumber.

    Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/40473/layanan-ews-jadi-salah-satu-keunggulan-siaran-tv-digital/0/berita_satker

  • Atdikbud Canberra Pertemukan Peneliti Indonesia dan Australia, Bahas Teknologi 3D Printer

    Atdikbud Canberra Pertemukan Peneliti Indonesia dan Australia, Bahas Teknologi 3D Printer

    Canberra, 3 Maret 2022 — Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Mukhamad Najib, mengungkapkan pentingnya komunikasi antara peneliti di Indonesia dengan peneliti dari negara-negara lain, terutama Australia yang merupakan negara sahabat dan tetangga dekat Indonesia.


    “Pemerintah, dalam hal ini KBRI Canberra, terus mendorong dan memfasilitasi budaya riset dan kolaborasi untuk memajukan Indonesia,” ucap Atdikbud Najib.
     
    Hal ini disampaikannya dalam acara yang digelar KBRI Canberra bersama Indonesian Academics and Researchers Network Australia (IARNA) menyelenggarakan kegiatan seminar secara daring bertema, “Recent Update on 3D Printing Technology for Concrete”, Jumat (25/2).
     
    Menurut Atdikbud Najib, seminar daring ini bertujuan memfasilitasi komunikasi antara peneliti Indonesia dan Australia dalam bidang yang sama sehingga bisa berlanjut dengan kolaborasi.
     
    “Acara ini penting dilakukan agar peneliti Australia dan Indonesia bisa saling mengetahui perkembangan penelitian masing-masing, dan selanjutnya diharapkan mereka bisa berkomunikasi dan bekerjasama untuk melakukan penelitian bersama,” jelas Najib.
     
    Seminar menghadirkan Profesor Jay Sanjayan dari Swinburne University of Technology dan Associate Profesor Sotya Astutiningsih dari Universitas Indonesia (UI). Acara dipandu Profesor Akbar Ramdhani yang merupakan Presiden IARNA.
     
    “Dalam seminar ini, kita mengangkat topik yang sedang berkembang di Australia dan Indonesia, yaitu aplikasi teknologi 3D printing dalam industri konstruksi. Indonesia dan Australia memiliki iklim yang berbeda, sehingga aplikasi teknologi ini untuk membuat bangunan tentunya memiliki tantangan yang berbeda, dan ini menarik untuk dijadikan topik penelitian bersama antara peneliti Australia dan Indoesia,” urai Najib.
     
    Najib juga berharap agar acara ini bisa mendorong terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penelitian-penelitian di Indonesia bisa berkembang pesat dan Indonesia bisa sejajar dengan Australia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
     
    Seminar ini dihadiri sejumlah dosen dan peneliti bidang teknik sipil ini. Dalam kesempatan ini, Jay Sanjaya membawakan topik “3D Printing in Construction, Advances and Challenges”. Menurut Jay, yang juga Director of Swinburne’s Center for Sustainable Infrastructure, 3D printing merupakan teknologi printer tiga dimensi.
     
    “Kita bisa membuat gambar tiga dimensi di komputer dan dicetak dalam wujud tiga dimensi dengan 3D printing. Teknologi ini sudah diaplikasikan untuk membangun jembatan dan gedung di berbagai negara seperti di Inggris, Italia, China dan Australia sendiri,” ucap Jay.
     
    Jay melihat sejak tahun 1960-an produktifitas tenaga kerja industri konstruksi telah mengalami penurunan yang konsisten. “Ketika industri manufaktur sudah menerapkan teknologi digital, penginderaan jauh, teknologi otomatisasi dan robotik, sebagian besar industri konstruksi masih melakukan pekerjaannya secara manual. Sehingga ketika sektor lainnya sudah masuk ke Industri 4.0, sektor konstruksi masih belum sampai sana,” tutur Jay.
     
    “Ditemukannya teknologi 3D printing dapat mendorong transformasi pada industri konstruksi. Saya yakin penggunaan teknologi 3D printing dalam industri konstruksi akan meningkatkan akurasi dalam mewujudkan konstruksi yang rumit, meningkatkan produktifitas, dan mengurangi biaya tenaga kerja”, jelas profesor yang mendalami kajian struktur beton ini.
    Sementara Dosen dari Universitas Indonesia, Associate Professor Sotya Astutiningsih, menyampaikan topik berjudul “3D Printing and Geopolymer Application in Indonesia”. Geopolimer, dijelaskan Sotya, adalah campuran beton dimana material semen digantikan oleh bahan sampingan seperti abu terbang, abu kulit padi, dan lain-lain, yang banyak mengandung silikon dan aluminium.
     
    “Geopolimer sebagai bahan konstruksi lebih berkelanjutan dibanding semen biasa. Selain itu juga sebagai bahan bangunan, Geopolimer memiliki struktur yang lebih baik,” ungkap Sotya.
     
    “Di Indonesia sendiri, teknologi 3D printer relatif masih baru. Di kampus, kami menggunakannya masih dalam skala kecil atau skala laboraturium untuk membuat prototype. Namun begitu, saat ini sudah ada perusahaan start-up di Indonesia yang sukses menggunakan teknologi 3D printer untuk membuat bangunan rumah tapak tipe 36,” urai Sotya.
     
    Tantangan penggunaan teknologi 3D printing di Indonesia, kata Sotya, adalah cuaca. “Karena suhu yang panas menyebabkan semen menjadi cepat kering dan mengeras. Dan kalau hal ini terjadi di dalam printer, maka akan sulit untuk memperbaikinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai komposisi bahan yang tepat untuk bisa membuat bangunan dengan teknologi 3D printing ini,” tutup Sotya.***(Atdikbud Canberra/ Lydia Agustina/ Seno Hartono).
    Sumber :

  • Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Upaya Mitigasi terhadap Pandemi Covid-19

    Jakarta, Kemendikbudristek — Ada beragam kearifan lokal yang diterapkan masyarakat adat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap pandemi Covid-19. Sebuah laporan mengenai Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 memberikan gambaran dan pemetaan yang komprehensif mengenai dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat dan upaya mitigasi atau pengurangan dampak/risiko berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. Laporan tersebut diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).


    Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode  observasi, wawancara tatap muka, wawancara melalui telepon, survei daring, dan pencatatan informasi dari mitra yang ada di lapangan. Dari pendekatan kualitatif tersebut tercatat bahwa masyarakat adat di Indonesia merespons pandemi dengan cara beragam, sesuai dengan karakteristik, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang juga berbeda-beda. Meskipun Covid-19 merupakan penyakit baru, sebagian masyarakat adat telah memiliki pengetahuan tentang penyakit menular yang pernah dialami sebelumnya, sehingga mereka bersikap lebih hati-hati.

    Misalnya masyarakat adat Punan Tubu di Kalimantan. Mereka telah mengenal wabah sebagai kelapit, yang dicirikan dengan orang sehat yang hari ini, lalu sakit, dan besok bisa mati. Untuk menghindari penularan, warga diajarkan segera menjauh ke dalam hutan dan tinggal terpisah dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari keluarga inti. Sedangkan mereka yang sakit akan ditinggalkan di satu tempat khusus yang telah ditandai.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat adat Topo Uma di Sulawesi Tengah. Mereka telah memiliki pengetahuan lokal tentang penyakit menular yang terintegrasi dalam pola ruang dan perkampungan. Jarak antardesa di wilayah adat ini relatif jauh. Selain itu, tiap keluarga memiliki Polompua, semacam rumah kebun yang bisa jadi tempat mengasingkan diri sambil menjalankan kegiatan berkebun.

    Tradisi masuk dan menjauh ke dalam hutan juga dipraktikkan oleh Orang Rimba di Bukit Dua belas, Jambi. Orang Rimba menyebut tradisi ini sebagai Besesandingon, di mana mereka akan masuk ke hutan dan menetap dalam waktu tertentu di sana. Selama masa Besesandingon ini, Orang Rimba juga melarang orang asing masuk. Ini menjadi cara bagi Orang Rimba untuk mencegah penularan penyakit.

    Bagi masyarakat adat yang tinggal menetap dan wilayah ulayat, seperti Baduy di Banten, respons mereka terhadap pandemi dilakukan dengan cara menutup atau memperketat pintu masuk ke wilayah mereka. Sejak pandemi, Orang Baduy Dalam sangat membatasi kedatangan orang luar, sehingga mereka mampu menjaga kampung mereka bebas dari kasus Covid-19.

    Karantina wilayah serupa juga dilakukan masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Mereka menutup desa dari kunjungan orang luar dan meminta agar raja menutup sementara rumah raja dari kunjungan tamu, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker untuk warga suku Boti.

    Catatan penting dari keberhasilan karantina wilayah adat seperti di Baduy dan Boti ini adalah karena mereka memiliki kepemimpinan, modal sosial, dan ketahanan pangan yang kuat serta mampu menopang kebutuhan mereka selama pandemi.

    Namun demikian, tidak semua masyarakat adat memiliki pengetahuan atau pengalaman menghadapi wabah seperti Punan Tubu, Topo Uma, dan Orang Rimba. Kapasitas dan sistem pertahanan sosial dan pangan masyarakat adat juga tidak semuanya cukup untuk bertahan menghadapi pandemi.


    Bagi masyarakat adat yang terbuka dan semi-tertutup, seperti di Rote Ndao, Baduy Luar, dan Osing, upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah mitigasi kesehatan, sosial ekonomi, dan budaya yang lebih terintegrasi. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat terbuka lebih kompleks karena mereka tidak sepenuhnya mampu bertahan sendiri dan membutuhkan sentuhan atau pendampingan dari luar.

    Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 juga mencatat bahwa banyaknya disinformasi terkait Covid-19 yang beredar, minimnya fasilitas kesehatan, dan stigma terhadap mereka yang melaporkan diri, menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan komunikasi risiko yang lebih baik lagi. Peran tokoh atau pemimpin masyarakat adat dalam memberikan edukasi dan informasi terkait Covid-19 dan vaksinasi juga sangat penting.

    Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan dalam laporan ini adalah perlunya penguatan peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), terutama puskesmas pembantu (Pustu) yang berada paling dekat dengan lokasi atau wilayah komunitas masyarakat adat, karena bisa menjadi kunci penguatan komunitas masyarakat adat. Selain itu perlu adanya mobilisasi sumber daya manusia dan tenaga kesehatan di pustu-pustu sebagai sebuah langkah mitigasi kesehatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Kehadiran pustu juga bisa menjadi media sosialisasi untuk menangkal berbagai disinformasi mengenai Covid-19 di lingkungan masyarakat adat.

    Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, mengatakan Laporan Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat terhadap Pandemi Covid-19 bertujuan memberikan gambaran terkait dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat adat serta bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat adat di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda. “Laporan ini digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi,” ujar Sjamsul Hadi dalam  Bincang Ruang Adat dan Budaya yang diselenggarakan secara daring, pada Selasa, (15/2/2022).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, dalam strategi penanganan dampak pandemi pada masyarakat adat, sangat penting untuk memperhatikan latar belakang (kekhususan/keragaman) masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Menurutnya, penanganan berbasis karakteristik khusus masyarakat adat ini akan mendorong penanganan pandemi yang lebih berkeadilan, terutama bagi masyarakat adat yang telah memiliki kerentanan sebelum pandemi untuk mendapatkan prioritas penanganan. (Desliana Maulipaksi/Sumber: Setditjen Kebudayaan)

    Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/kearifan-lokal-masyarakat-adat-dalam-upaya-mitigasi-terhadap-pandemi-covid19

  • Pelestarian Bahasa Daerah Menjaga Warisan Bangsa

    Pelestarian Bahasa Daerah Menjaga Warisan Bangsa  22 Februari 2022

    Jakarta, Kemendikbudristek — Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang eksistensinya wajib dilindungi karena merupakan warisan sekaligus identitas bangsa. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2022 menjadi momentum yang sangat baik untuk mengenalkan kekayaan bahasa daerah di Indonesia. Oleh karenanya, pelindungan dan pelestarian bahasa menjadi tema utama dalam episode ke-17 Merdeka Belajar yang bertajuk “Revitalisasi Bahasa Daerah”.

     


    “Kebijakan Merdeka Belajar episode kali ini bertujuan merevitalisasi bahasa di Indonesia dengan mendorong generasi muda untuk belajar bahasa dan sastra. Selain itu juga untuk mendorong para penutur lokal mewariskan bahasa ibu ke generasi berikutnya,” tutur Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayanaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz, dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketujuhbelas: Revitalisasi Bahasa Daerah, yang ditayangkan pada kanal YouTube Kemendikbud RI, Selasa (22/2).
     
    Aminudin menuturkan, di antara 718 bahasa daerah di Indonesia banyak yang berstatus kritis. Hal tersebut disebabkan hilangnya penutur utama yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan kepada generasi berikutnya.
     
    Dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra yang terancam punah tersebut, Kemendikbudristek melakukan beberapa pendekatan. Salah satunya, kata Aminudin, pewarisan yang dilakukan secara terstruktur dan kontekstual baik berbasis sekolah maupun komunitas/keluarga. “Desainnya dilakukan berdasarkan kriteria status bahasa di daerah masing-masing,” terangnya. 
     
    Sebelumnya, masih pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa program revitalisasi bahasa daerah harus dikembangkan secara kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat kepada siswa.
     
    “Sejalan dengan itu, pembekalan dengan melatih guru utama (training of trainer) serta guru bahasa daerah di sekolah sangat penting untuk membangun kreativitas belajar mengajar melalui bengkel bahasa dan sastra,” ujarnya
     
    Kemendikbudristek menyasar pada komunitas tutur dalam pelaksanaan model pembelajaran dan kurikulum di setiap daerah yang melibatkan keluarga, maestro, dan pegiat pelindung bahasa dan sastra. Setidaknya, tercatat sekitar 1,5 juta siswa dari 15.236 sekolah dan 38 bahasa daerah yang menjadi target utama pelestarian bahasa dan sastra.
     
    Dari upaya tersebut, selanjutnya siswa akan diberi kebebasan dalam memilih bahasa daerah yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing, serta akan ada media bagi siswa untuk berekspresi dengan bahasanya dengan acara festival baik ditingkat daerah hingga ditingkat pusat.* (Galih/Denty A./Aline R.)

    Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/pelestarian-bahasa-daerah-menjaga-warisan-bangsa

Close Menu